Tatib DPR Disahkan, PDIP Telan Pil Pahit

ANTARA Berita - Jakarta - Tata Tertib DPR yang disahkan dalam sidang paripurna, Selasa  (16/9/2014) membuat keinginan Partai berlambang kepala banteng bermoncong putih tersebut musnah, pasalnya tata tertib yang disahkan  simetris dengan UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Kekuatan Fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tidak mampu dibendung partai koalisi pendukung Jokowi-JK, alhasil PDI perjuangan harus siap untuk gigit jari.

Tidak hanya itu, Upaya lobi yang dilakukan antarfraksi juga menemukan jalan buntu. Pilihan keluar dari Sidang Paripurna menjadi pilihan terakhir bagi PDI Perjuangan. Langkah serupa juga diikuti oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) namun tidak untuk Fraksi Hanura yang tetap berada di ruang sidang.

 "PDI Perjuangan berbeda beberapa hal terutama terkait pasal-pasal yang diujimaterikan di MK. Kami ingin uji materi UU MD3, yang menurut kami sarat dengan kepentingan Pilpres," kata Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Honing Sani.

Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB Jazilul Fawaid yang mengatakan pihaknya juga memberi catatan terkait Tatib DPR di antaranya terkait dengan mekanisme pembahasan, substansi serta UU MD3 yang saat ini tengah diujimaterikan di MK. "Sejak awal kami meminta fraksi-fraksi bersabar menunggu putusan MK. Kalau diambil keputsan saat ini, kami tidak ikut," tegas Jazilul.

Namun, sikap yang tak terduga sebelumnya datang dari Fraksi Hanura, Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifudin Suding saat menyampaikan sikap resmi fraksinya yang setuju dengan pengesahan Tatib DPR RI, meski dengan catatan. "Pasal di MD3 jika dibatalkan di MK, yang juga pasal di Tatib DPR merupakan turunan MD3 maka Tatib DPR RI perlu ada perbaikan," ujar Suding.

Setelah ketiga fraksi menyampaikan catatannya, pimpinan sidang Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menanyakan kepada anggota DPR apakah setuju Tatib DPR RI disahkan? Anggota DPR minus Fraksi PDI Perjuangan yang keluar dari ruang sidang setuju dan Tatib DPR RI pun disahkan.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nurwahid mengatakan pengesahan Tatib DPR RI menunjukkan Koalisi Merah Putih solid. Menurut dia, soliditas KMP semata-mata untuk menciptakan parlemen yang kuat serta bukan asal beda. "Harus ada pihak yang melakukan kontrol yang kuat terhadap eksekutif," sebut Hidayat.(wartanews)